Jatim Aktual, Sumenep – “Kami minta RUU PERAMPASAN ASET tindak pidana untuk segera disahkan karena sangat dibutuhkan secara mendesak untuk pemberantasan korupsi. sebab selama ini penindakan tipikor belum efektif padahal kejahatan korupsi adalah kejahatan yg luar biasa.
kami bukan ketua umum partai yg menjadi penentu utama akan disahkannya RUU ini tapi kami perlu untuk rebut kembali kedaulatan rakyat melalui mimbar demokrasi ini.” Kata Muhsin selaku korlap dalam penggelaran Membar Demokrasi.
Para aktivis yeng tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) mendukung sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD yang mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.
Dukungan mereka disampaikan melalui ‘Mimbar Demokrasi’ di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jumat (7/4/2023) malam.
AMS menilai, sudah seharusnya RUU Perampasan Aset itu disahkan. Mengingat RUU tersebut telah diajukan sejak 11 tahun lalu dan hingga kini belum ada kejelasan.
Aktivis AMS, Muhsin menilai, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana adalah instrumen penting dalam agenda pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Mengingat, sejauh ini, keberhasilan pemberantasan tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, relatif masih rendah.
“Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yang memiliki dampak luar biasa. Bahkan, beberapa ahli mengatakan korupsi merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia),” bebernya.
Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa, korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga menimbulkan krisis di berbagai bidang.
“Korupsi juga merusak tatanan sistem hukum, yang berakibat.pada tidak berjalannya penegakan hukum. Sehingga, kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfataan (Zweckmanssigkeit) dan keadilan (Gerechtigkei) tidak dapat diwujudkan,” tegasnya.
Muhsin meminta, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Salah satunya, dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
“Tujuannya, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan korupsi, dengan dirampas hartanya dan dimiskinkan,” tutur Muhsin.
Sangat naif ketika publik dikejutkan dengan pengakuan salah seorang Pimpinan Komisi III DPR RI saat rapat bersama Menkopolhukam, yang mengatakan bahwa untuk mengesahkan RUU tersebut harus menunggu perintah Ketua Umum partai.
“Ini anggota DPR macam apa, mau mengesahkan RUU demi kebaikan bangsa dan negara masih menunggu perintah ketua partai. Ini wakil rakyat atau pengkhianat rakyat?,” tanya Mushin dengan kesal.
Sebelumnya, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD meminta DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset agar penindakan hukum terhadap koruptor lebih maksimal.(rls/ali/red)
