TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Berita  

Pertanyakan Dana Hibah Jasmas Ratusan Miliar Pimpinan DPRD Jatim, Permas Jatim Akan Kembali Aksi Desak KPK Untuk Bongkar

Jatim Aktual, Jakarta – Dana hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) ratusan miliar Pimpinan DPRD Jawa Timur dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas PU Bina Marga terus dipertanyakan transparansi dan peruntukannya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Jawa Timur (Permas Jatim), Moh. Hafidz Kudsi pada Jumat (22/04/2022).

“Sesuai dengan informasi yang kami himpun bahwa dana hibah Jasmas yang diduga diterima oleh Ketua DPRD, Kusnadi, sekitar Rp 240 M dan para Wakil Ketua, Sahat Tua P. Simanjuntak Rp 157 M, Ahmad Iskandar Rp 124 M, Anwar Sadad Rp 124 M, Anik Maslachah Rp 1,550 M. Semua itu saya duga tidak ada transparansi bahkan tidak jelas manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Hafidz dalam keterangannya yang diterima media.

BACA JUGA:  Mantap, Butuh Skincare yang Aman Tapi Males Keluar Rumah, Inilah solusinya

Menurutnya, ketidakwajaran dana Jasmas itu bukan hanya diduga tidak sesuai dengan regulasi yang ada namun berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Semua dinas itu bertanggung jawab dengan wewenangnya untuk membuat program sekaligus anggarannya, apakah sudah kelebihan duit sehingga diberikan ke Pimpinan DPRD apalagi ketika bicara masalah regulasinya, sudah ada belum yang mengatur itu bahwa Pimpinan DPRD bisa menerima dana hibah ratusan miliar dari dinas,” sambungnya.

“Ini bukan duit kecil, ratusan miliar. Sangat tidak wajar bahkan terindikasi hanya menjadi bancakan untuk merongrong uang rakyat,” tambahnya.

BACA JUGA:  Syafrudin Budiman Ketua Umum Partai UKM Indonesia: Sebagai Partai Berbasis Milenial Lebih Memilih PAN

Karena itu, kata Hafidz, aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam mendengar aspirasi dan keresahan masyarakat yang merasa aneh dalam pemberian dana hibah kepada para Pimpinan DPRD tersebut.

“Ini tidak bisa dibiarkan, tugas kita sebagai masyarakat mungkin hanya bisa mengawal untuk selanjutnya adalah wewenang aparat penegak hukum untuk memproses sesuai prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Hafidz mengungkapkan bahwa sejak awal ketika ada kabar soal dana hibah Jasmas tersebut telah beberapa kali melakukan unjuk rasa ke KPK untuk mengusut dugaan penyelewengan yang menjadi opini liar di masyarakat.

BACA JUGA:  Madura Progres Mendesak KPK Agar Transparan Soal Aset yang telah Disita

“Bukan rahasia umum, dana hibah di Jawa Timur sering berkahir dengan proses hukum karena memang hanya menjadi bancakan makanya ketika mendengar soal dana hibah Jasmas, kami langsung mendatangai KPK RI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hafidz memastikan akan terus mengawal dugaan korupsi dana hibah Jasmas untuk pimpinan DPRD Jawa Timur.

“Selama KPK masih belum mengusut dan memeriksa semua penerima dana hibah tersebut maka kami pastikan akan terus melakukan unjuk rasa sampai kapanpun,” ancamnya.

“Saat ini teman-teman Permas Jatim masih sibuk dengan serangkaian kegiatan bulan Ramadhan, nanti setelah hari raya kami akan kembali aksi depan KPK,” pungkas Hafidz.