Berita  

Sejumlah Aktivis Desak LaNyalla Turun Tangan Selamatkan Bangsa

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah aktivis menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Komplek Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Aktivis yang hadir adalah Nurhidayat Assegaf, Slamet Jaya dan Abdul Basit. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator Lampung Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Amostian. Hadir juga eks anggota DPR RI Ariady Achmad.

Nurhidayat menyampaikan keinginannya agar LaNyalla turun tangan menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. Menurutnya sangat disayangkan Indonesia negara yang kaya dan mempunyai letak yang strategis namun rakyatnya masih jauh dari kata sejahtera.

“Dari kacamata kami, bangsa ini rusak karena akhlak pemimpin yang tidak baik. Ditambah lagi tidak berkualitas,” katanya.

Nurhidayat melihat sosok LaNyalla tepat sebagai pemimpin di tengah eskalasi politik seperti saat ini. Bangsa ini, lanjutnya, tidak bisa dibiarkan seperti sekarang. Dimana di level bawah sudah sangat krisis dan memprihatinkan.

BACA JUGA:  Amankan PT Merak Energi Indonesia, Ditpamobvit Polda Banten Lakukan Patroli

“Kondisi bangsa yang kacau balau ini, sangat membutuhkan pemimpin yang kuat, cerdas, bukan basa-basi, betul-betul ikhlas dan berpikir kebangsaan. Itu ada pada Pak LaNyalla,” katanya.

Negara ini, katanya harus dipimpin dengan tangan besi menegakkan keadilan dan kebenaran demi tercapai kesejahteraan rakyat.

“Kami akan all out mendukung sikap Pak LaNyalla terhadap bangsa ini,” ucapnya.

Nurhidayat juga menyampaikan 3 hal yang diyakini olehnya mampu mengentaskan permasalahan bangsa. Pertama adalah pembinaan akhlak. Menurut pendapatnya, rakyat saat ini miskin karena akhlak. Itulah  harus dibenahi salah satunya dengan konsep pembinaan ekonomi berbasis ibadah.

“Saat ini perlu revolusi akhlak, dari kalangan terendah sampai ke para pemimpin,” ujar dia.

Kedua, kepemimpinan harus direbut baik secara konstitusi maupun revolusi.

“Sekali lagi saya sampaikan, menurut kami yang di bawah ini yang masih konsisten memperjuangkan rakyat hanya LaNyalla. Bapak sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah,” imbuh dia.

Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjelaskan bahwa dirinya sebagai Ketua DPD RI maupun secara lembaga tidak tutup mata dengan kondisi bangsa saat ini. DPD RI saat ini terus dibawanya ke arah yang tegas dan jelas yakni memperjuangkan rakyat.

BACA JUGA:  2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

“Selaku Ketua DPD RI, apa yang saya lakukan adalah sesuai konstitusi. Keadaan sekarang kita juga tahu betul, karena saya melihat sendiri saat berkeliling di 34 provinsi,” ujarnya.

LaNyalla menjelaskan dirinya kritis karena memang tugas dan fungsinya sebagai anggota DPD RI yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil eksekutif.

“Terhadap persoalan bangsa, saya bukan sebagai oposisi tetapi negarawan. Berpikir untuk anak cucu kita, generasi penerus kita,” ujar dia.

Terhadap wacana pemakzulan, LaNyalla menegaskan bahwa sebagai Ketua DPD RI dirinya berkewajiban menjaga konstitusi. Yakni menjaga Pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Karena memang secara konstitusi presiden bertugas selama lima tahun.

“Tetapi kalau ada pemakzulan presiden ya silakan saja. Karena itu ada aturannya, melalui DPR kemudian dibawa ke MK. Kemudian kalau misalnya ada pemakzulan di luar atau ekstra konstitusi itu di luar kewenangan saya. Situasi chaos itu takdir, saya tidak bisa halang-halangi,” katanya.

BACA JUGA:  Waw!!! Fraksi NKRI Kembali Aksi Lanjutan, Soal Apa?

Sedangkan soal menjadi Presiden atau tidak itu urusan Allah. Seperti Jokowi kalau sampai tahun 2024 adalah takdir. Kemudian jika diturunkan di jalan itu juga takdir. “Kalau saya tidak akan melawan takdir tapi menjemput takdir,” ujarnya.

Kunci permasalahan bangsa ini, kata LaNyalla ada di Mahkamah Konstitusi. Dimana DPD RI sebagai lembaga sudah melakukan gugatan ke MK terkait penghapusan Presidential Threshold.

“Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ambang batas. Yang ada adalah ambang keterpilihan. Nah MK di sini tugasnya menjaga konstitusi. Lha ini pelanggaran konstitusi kok dibiarkan. Makanya keputusan PT 0 persen itu harus diperjuangkan. Ini atas nama lembaga. Kalau kita dikalahkan berarti ada apa-apa,” tegasnya.