TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Demo Soal Dugaan Korupsi Dana Covi-19 Kabupaten Lahat, Gagak Desak KPK Periksa Bupati Cik Ujang & Kepala BPKAD M. Gufron Darmawan

Jatim Aktual,, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta usut tuntas laporan dugaan korupsi dana Covid-19 Kabupaten Lahat.

Mereka melakukan unjuk rasa depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2023).

Menurut koordinator aksi, Mohammad Alfatih, laporan tersebut seakan jalan di tempat padahal laporan yang masuk sudah dilengkapi dengan bukti.

BACA JUGA:  Calon Ketum PP IPNU Luncurkan Buku Ber-IPNU Ber-Indonesia

“KPK seperti tidak serius menyelesaikan persoalan korupsi yang dilaporkan masyarakat, padahal sudah lengkap dengan bukti-bukti temuan di lapangan,” kata Alfat depan KPK.

“Kami mempertanyakan kinerja KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana Covid-19 Kabupaten Lahat,” jelasnya.

Alfat mengakui bahwa timnya dari awal selalu koordinasi dengan pihak KPK dalam penanganan laporan tersebut.

“Awalnya pihak KPK selalu menginfokan perkembangan penanganan kasus ini namun pada akhirnya setelah lama tidak koordinasi seakan hilang di tengah jalan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Gelar Halal Bi Halal Dan Lounching Komunitas Praktisi Kepala Sekolah Penggerak, Komunitas Urun Rembuk Kepala SMP Pamekasan Hadirkan Kadisdikbud Akhmad Zaini

Karena itu, Alfat akan terus melakukan aksi demonstrasi agar KPK segera memeriksa Bupati Lahat Cik Ujang dan Kepala BPKAD M. Gufron Darmawan.

“Kami akan demo terus KPK sampai Cik Ujang dan M. Gufron Darmawan ditangkap,” ucapnya.

Sebagai informasi, dugaan korupsi dana Covid-19 Kabupaten Lahat sedang diselidiki oleh Polda Sumatera Selatan.

BACA JUGA:  Dapat Bukti Baru, Aktivis Sumsel Jakarta Dalam Waktu Dekat Akan Laporkan Kembali Bupati Lahat Cik Ujang Ke Mabes Polri Terkait Ijazah Palsu

Namun Alfat mengatakan bahwa laporan soal dugaan korupsi dana Covid-19 Kabupaten Lahat sudah lebih dulu dilaporkan ke KPK oleh sekelompok masyarakat.

“Sebenarnya Polda sedang menangani kasus ini dan sudah mengeluarkan surat pemanggilan kepada M. Gufron untuk dimintai keterangan, namun kami berharap KPK turun langsung mengusut kasus yang merugikan masyarakat Lahat ini,” tutup Alfat.