TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Duga Menyelewengkan Anggaran, Formasa Demo KPK Minta Periksa Kepala BPDAS-HL Musi

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (Formasa) melakukan unjuk rasa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (12/1/2023).

Dalam aksi tersebut mereka membawa spanduk bertuliskan “Keberadaan BPDAS-HL Musi tidak Ada Guna, Hutan Rusak dan Sungai Tercemari, Anggaran Ratusan Miliar Buat Apa?, KPK jangan Tinggal Diam, Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Anggaran BPDAS-HL Musi, Periksa Kepala BPDAS-HL Musi”.

Menurut koordinator aksi, Rizky, BPDAS-HL Musi merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana anggarannya dari APBN.

BACA JUGA:  Aksi Gabungan Insan Jurnalis Di Mapolda Jatim Desak Kapolres Sampang Dicopot

Rizky mempertanyakan kinerja dari BPDAS-HL Musi yang gagal menyelamatkan Hutan dan Sungai Musi Sumsel dari kerusakan sekalipun anggarannya ratusan miliar dari ABPN.

“Apa gunanya ada BPDAS-HL Musi kalau misalkan sungai tetap tercemari dan rusak permanin serta kerusakan hutan akibat tambang minerba,” kata Rizky depan KPK.

Karena itu, Rizky mendesak KPK mengaudit semua program BPDAS-HL Musi yang menghabiskan anggaran dari APBN ratusan miliar namun tidak ada hasilnya.

BACA JUGA:  BPOM Grebek Pabrik Jamu Ilegal di Banyuwangi Temukan Barang Bukti Mencapai Rp 1,4 M

Selain itu, Rizky menduga sudah terjadi banyak penyelewengan anggaran sehingga program yang dijalankan sama sekali tidak berdampak pada perbaikan sungai dan hutan yang rusak.

“KPK harus turun tangan, sudah ada indikasi dugaan penyelewengan anggaran pada BPDAS-HL Musi,” ujarnya.

“Kalau memang benar-benar dilaksanakan dengan anggaran ratusan miliar pasti kelihatan hasilnya namun kenyataannya nihil, berarti diduga lebih banyak yang dikorupsi dari pada diperuntukkan untuk perbaikan sungai dan hutan yang sudah rusak,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Kelompok Milenial Sebut Kemajuan Sepakbola Indonesia Ada di Tangan Erick

Terkahir, Risky mendesak KPK segera periksa Kepala BPDAS-HL Musi agar dugaan terjadinya penyelewengan anggaran bisa diusut tuntas.

“Ini menyangkut keberlangsungan sungai musi dan hutan di Sumsel, jangan sampai semakin parah karena ulah koruptor. KPK harus segera periksa Kepala BPDAS-HL Musi,” tutup Rizky.