TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Demo KPK, Aktivis Antikorupsi Minta Periksa Kadinsos P3A Sumenep atas Dugaan Korupsi DBHCHT Tahun 2022

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Pemuda Peduli Sumenep (PPS) datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta usut dugaan korupsi dan Pungli Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep.

Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/1/2023).

Sebagai informasi, DBHCHT Kabupaten Sumenep tahun 2022 sebesar Rp 36 miliar. Dana tersebut dialokasikan dalam tiga bidang yaitu bidang kesejahteraan, kesehatan dan bidang penegakan hukum.

Menurut koordinator aksi, Zainuddin, ada indikasi kuat telah telah terjadi penyelewengan DBHCHT Kabupaten Sumenep tahun 2022.

BACA JUGA:  Mahasiswa Demo Desak KPK Untuk Periksa Dugaan Korupsi TKM Kemnaker 2021

“Tercium bau busuk dugaan penyelewengan DBHCHT Sumenep tahun 2022,” kata Zain (sapaan akrabnya) depan KPK.

Zain mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) senilai Rp 8,3 miliar. Menurutnya, dana tersebut diduga disunat.

“Anggaran DBHCHT yang digelontorkan untuk Dinsos P3A senilai Rp. 8,3 miliar. Dana inilah yang diduga terjadi penyunatan atau penyelewengan,” ungkapnya.

Karena itu, Zain meminta KPK untuk memeriksa Kadinsos P3A Achmad Zurkaen.

BACA JUGA:  Ketum IKMS Jakarta Ancam Demo KPK Minta Dirut PT SMS Dan Semua Yang Terlibat Penyelewengan Kerja Sama Pengangkutan Batu Bara Ditersangkakan

“KPK harus segera turun tangan, panggil dan periksa Kadinsos Achmad Zulkarnaen,” ucapnya.

Lebih lanjut, Zain mengatakan telah terjadi dugaan persekongkolan Kadinsos P3A dengan salah satu LSM dalam menyalurkan DBHCHT sehingga terjadi dugaan penyelewengan dan Pungli.

“Kami mendengar langsung dari masyarakat bahwa telah terjadi Pungli terkait penyaluran bantuan DBHCHT dan ini terjadi karena ada dugaan bahwa Kadinsos P3A berkongkalikong dengan salah satu LSM,” terangnya.

Selain itu, Zain berharap aksi tersebut mendapat perhatian dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk mengevaluasi kinerja anak buahnya yaitu Kadinsos P3A atas amburadulnya dan dugaan penyelewengan penyaluran bantuan DBHCHT.

BACA JUGA:  Musyda IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap Terpilih Sebagai Ketua Umum Periode 2022-2024

“Bupati Sumenep juga harus bertanggung jawab, harus ada evaluasi. Jangan sampai dana DBHCHT menjadi bancakan oknum yang hanya menginginkan keuntungan untuk pribadi dan kelompoknya,” jelasnya.

Zain memastikan akan terus melakukan aksi depan KPK sampai Achmad Zulkarnaen diperiksa dalam dugaan penyelewengan dan Pungli DBHCHT.

“Kami (PPS) siap melakukan aksi berjilid-jilid sampai KPK mengusut tuntas dugaan korupsi DBHCHT Kabupaten Sumenep dan memeriksa Kadinsos P3A Achmad Zulkarnaen,” tutup Zain.