TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Geruduk KPK, KPF Minta Turun Ke Jatim Usut Dugaan Permainan Suap Rokok Ilegal

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Koalisi Pencari Fakta (KPF) melakukan aksi demonstrasi di depak Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (24/3/2023).

Mereka menuntut KPK turun ke Madura Jawa Timur terkait dugaan maraknya rokok ilegal yang di Madura yang diduga ada yang melindungi dari unsur pemerintahan setempat.

“Kasus Rokok ilegal semakin menggurita di provinsi Jawa timur, khususnya di pulau Madura. Dan menjadi momok menakutkan bagi perekonomian di Madura. Menurut kabarnya, rokok ilegal ini diduga ada yang menunggangi di tubuh pemerintahan dan pemberi izin di kepulauan Madura,” kata Azhari Dzulqarnain selaku koordinator aksi tersebut.

BACA JUGA:  Terkait Kasus Penganiayaan Terhadap David, LBH PB PMII Buka Suara

Ari, sapaan akrabnya juga mendesak KPK segera usut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Bea dan Cukai di Jawa Timur terkait maraknya rokok ilegal di Madura.

“Koalisi Pencari Fakta desak lembaga KPK segara usut tuntas dugaan keterlibatan Muhammad Syahirul Alim (Kapala bea Cukai Wilayah perwakilan Provinsi di kantor kabupaten Madura) dan Latif Helmi (Kepala kantor pengawasan dan pelayanam bea cukai kabupaten Pamekasan),” terangnya.

Sekaligus, menurut Ari KPK perlu mengusut dugaan keterlibatan semua Bupati di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep yang menurutnya diduga mengalir suap atas maraknya rokok ilegal di Madura.

BACA JUGA:  Keluarga Diteror Mafia Rokok, FPPK Berencana Minta Perlindungan ke LPSK dan Komnas HAM

“Koalisi pencari fakta desak KPK juga usut tuntas dugaan keterlibatan seluruh Bupati Madura, Ahmad Fauzi (Bupati Sumenep) Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan) Slamet Junaidi (Bupati Sampang) Mohni (Plt Bupati Bangkalan) untuk segera dijadikan tahapan pemerikasaan kasus dugaan Suap rokok ilegal dimadura. Karena tidak menutup kemungkinan dugaan kami peran pemberi kebijakan tidak jauh dari teken Abal Abal para bupati di Madura,” jelasnya

“KPK harus buka mata, KPK Wajib Turun ke Kabupaten Madura. Rokok ilegal sebagai cikal bakal dugaan lahirnya pelanggar-pelanggar suap Bupati se-madura dan Bea Cukai di Madura, sehingga kami berharap kasus rokok ilegal ini musnah dan pemerintah Madura benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Sah! Dewan Pengurus Daerah Relawan Puan Bersama Wong Cilik Jawa Timur Dilantik

Selanjutnya, Ari menegaskan Koalisi Pencari Fakta bersepakat akan buka laporan di KPK, sebagai keseriusan mereka mengawal rokok ilegal yang diduga menjadi ladang korupsi pejabat daerah Jatim khususnya di Madura. Azhari menegaskan bahwa barang bukti yang di peroleh akan dirampungkan dan diserahkan ke KPK untuk dijadikan acuan penyelidikan lebih lanjut.

Pasalnya, menurut Ari rokok ilegal di madura bukan lagi menjadi tempat industri rokok ilegal bahkan menjadi tempat produksi rokok yang tak diketahui legalitasnya. Sehingga menimbulkan lahirnya mafia mafia pasok rokok ilegal bahkan disinyalir go nasional.