TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Duga Jadi Bancakan, Forpem Demo KPK Minta Audit Proyek Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima Dinas PUPR Banten

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Forum Pemuda (Forpem) Banten mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta audit anggaran proyek pelebaran jalan Pakupatan-Palima, Kota Serang yang menghabiskan Rp 49 miliar lebih oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.

Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (3/4/2023).

Dalam orasinya, koordinator aksi Ahmad Jayani, menyampaikan kekecewaan karena anggaran yang sangat fantastis namun hasilnya tidak berkualitas bahkan material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spack.

BACA JUGA:  Geruduk KPK, Aktivis Antikorupsi Minta Tangkap Kepala Seksi DBPR Tangsel

“Tentu mengundang pertanyaan dan kecurigaan, kenapa anggaran yang sangat besar namun hasilnya jelek bahkan materialnya tidak sesuai dengan spack. Itu temuan kami di lapangan jadi masuk akal kalau misalkan ada kecurigaan telah terjadi penyelewengan anggaran,” kata Jayani depan KPK.

BACA JUGA:  Duga Menerima Aliran Dana Korupsi Kerjasama Angkutan Batu Bara PT SMS, Formasa Demo KPK Minta Periksa Gubernur Sumsel Herman Deru

Karena itu, Jayani mendesak KPK untuk turun tangan mengusut dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek tersebut.

“KPK jangan tutup mata, harus turun tangan dan audit anggaran proyek ini yang diduga hanya jadi bancakan,” tegasnya.

“KPK harus segera periksa Kadis PUPR Banten Arlan Marzan dan Kabid Bina Marga Heru Iswanto, karena mereka berdua yang bertanggung jawab atas proyek ini,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Momentum Kemerdekaan, Mahasiswa Aksi Di KPK Terkait Jual Beli Jabatan Di Kabupaten Bangkalan

Terakhir, Jayani memastikan akan mengawal kasus dugaan penyelewengan proyek ini sampai tuntas dengan melakukan aksi berjilid-jilid.

“Kami (Forpem) tidak akan pernah mundur dan akan terus melakukan aksi sampai dugaan ini terang benderang dan tidak boleh ada kotuptor yang lolos dari jeratan hukum,” tutup Jayani.