Kecewa Kinerja Kejati Sumsel, AMPD Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010

Jatim Aktual, Jakarta – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) kembali melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin Dalam No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (23/06/2022).

Mereka merasa kecewa dengan kinerja Kejagung karena tidak serius menindak lanjuti laporan dugaan korupsi tahun jamak Kabupaten Ogan Ilir 2007-2010.

Menurut koordinator aksi Syahroni, setelah laporan itu dilimpahkan ke Kejati Sumsel semakin buram dan seakan dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kejagung seperti lepas tanggung jawab padahal ini laporan masyarakat yang seyogyanya mendapat atensi khsusus, setiap kali ditanyakan sampai mana prosesnya, jawabannya selalu bilang sedang diproses. Kami sudah muak dengan jawaban itu,” kata Syahroni.

BACA JUGA:  Ketum IKMS Jakarta Ancam Demo KPK Minta Dirut PT SMS Dan Semua Yang Terlibat Penyelewengan Kerja Sama Pengangkutan Batu Bara Ditersangkakan

Padahal, kata Syahroni, bukti yang sudah diserahkan ke Kejagung merupakan temuan dari BPK RI dan satu koper berkas tambahan bukti.

“Kurang apalagi, semua bukti yang sudah diserahkan adalah hasil audit BPK yang menunjukkan kerugian negara dan satu koper data lain sebagai bukti,” tambahnya.

Diketahui, proyek tahun jamak Kabupaten Ogan Ilir 2007-2010 sesuai dengan hasil audit BPK RI diduga merugikan negara sebesar Rp 103 miliar. Proyek tersebut dilaksanakan pada saat Mawardi Yahya menjadi Bupati Kabupaten Ogan Ilir.

BACA JUGA:  Sejumlah Catatan LaNyalla untuk Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital

Syahroni mengungkapkan bahwa Kejagung harus kembali mengambil alih pengusutan kasus tersebut. Menurut Syahroni, Kejati Sumsel sudah tidak dapat dipercaya lagi karena sampai saat ini belum ada yang menjadi tersangka.

“Tidak ada yang bisa diharapkan dari Kejati Sumsel, sudah terlalu lama dan muncul opini liar kalau pengusutan ini sudah ada intervensi,” beber dia.

Bahkan Syahroni menduga telah terjadi kesepatan gelap antara okunum Kejati Sumsel dan terduga Mawardi Yahya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Sumsel.

BACA JUGA:  Demo Depan KPK, AMPD Minta Usut Dugaan KKN Mutasi 4 PNS Provinsi Banten

“Memang tak aneh kalau misalkan muncul dugaan bahwa Kejati tidak akan mengusut ini. Mawardi Yahya sekarang sedang berkuasa ssbagai Wagub. Kemungkinan besar sudah ada kongkalikong,” terangnya.

Namun Syahroni memastikan akan terus mengawal ini sampai Mawardi Yahya diproses hukum.

“Sekarang Kejagung yang punya tanggung jawab soalnya laporan masuk ke Kejagung sebelum dilimpahkan ke Kejati. Jadi jelas kami akan terus meminta Kejagung untuk periksa dan adili Mawardi Yahya,” tutup Syahroni.