MAHASISWA DESAK KPK UNTUK SELIDIKI DUGAAN JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Jatim Aktual, Jakarta – Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan Forum Madura Bersatu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta panggil dan periksa Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron terkait dugaan jual beli jabatan.

Mereka melakukan aksi penyampaikan pendapat di depan Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, No. 2, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Menurut koordinator aksi Rofek Afandi, aksi tersebut merupakaan pengawalan terhadap dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Abdul Latif Amin Imron.

BACA JUGA:  Duga Terlibat Dalam Kasus Suap Perizinan Di Penajam Paser Utara, Aktivis Antikorupsi Geruduk PT Petronesia Benimel

“Sebagai mahasiswa Madura kami wajib mengawal dugaan jual beli jabatan di tempat kami lahir. Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum, namun ramai di beberapa media, momentum ini kami nyaringkan dalam bentuk aksi,” Ujarnya.

Sebagai informasi, ada kabar pemanggilan sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di akhir Bulan Juli kemarin. Seperti yang telah disampaikan salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

BACA JUGA:  Ketum IKMS Jakarta Ancam Demo KPK Minta Dirut PT SMS Dan Semua Yang Terlibat Penyelewengan Kerja Sama Pengangkutan Batu Bara Ditersangkakan

Rofek menambahkan, kasus dugaan jual beli jabatan harus dibuka dan disusut secara tuntas serta harus disampaikan kepada masyarakat khusunya masyarakat Bangkalan, agar tidak terjadi simpang siur.

“Kami meminta kepada KPK agar kasus tersebut diusut secara tuntas. Kami meminta untuk panggil dan periksa Bapak Abdul Latif Amin Imron agar fakta yang sebenarnya menjadi terang benerang, ” Katanya.

BACA JUGA:  Duga Menerima Aliran Dana Korupsi Kerjasama Angkutan Batu Bara PT SMS, Formasa Demo KPK Minta Periksa Gubernur Sumsel Herman Deru

Ferdiansyah salah satu mahasiswa asal Kabupaten Bangkalan kuliah di Jakarta menyesalkan, bawah jika hal itu terjadi jual beli jabatan maka yang harus bertanggung jawab adalah Abdul Latif.

“Bapak Bupati harus tegas dan sampaikan sebemar-benarnya apa yang terjadi, terkait berita jual beli jabatan yang sempat ramai di media bulan kemarin, ” Katanya.