Aktivis Antikorupsi Demo KPK Minta Selidiki Dugaan Permainan Lelang Proyek Di Dinas PUPR Pamekasan

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Pamekasan Progress mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta selidiki proyek Rekontruksi Jalan; Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beltok-Palengaan Laok (24)(DAK).

Mereka melakukan unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (12/8/2022)

Koordinator aksi, Akmal Firdaus menyampaikan telah diduga terjadi pengaturan perusahaan pemenang tender dalam proses lelang pengerjaan proyek tersebut.

“Dugaan kuat telah terjadi kongkalikong dan pengaturan yang sistematis dalam menentukan pemenang tender sedangkan proses lelang hanya sekedar formalitas agar dianggap telah dilakukan sesuai aturan,” kata Akmal depan KPK.

BACA JUGA:  Innalillah, Pj Kades Torjunan Meninggal Dunia Diduga Menjadi Korban Tabrak Lari

Akmal mengaku sejak awal mengikuti proses lelang sampai keluar pemenangnya. Menurutnya, proses lelang ditemukan banyak kejanggalan.

“Dari beberapa perusahaan yang mengikuti lelang dan akhirnya CV. Putra Mandiri yang keluar sebagai pemenang ditemukan banyak kejanggalan makanya sesuai temuan itu dan kajian mendalam yang kami lakukan sehingga muncul dugaan kuat telah terjadi pengaturan pemenang lelang yang tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

BACA JUGA:  BUNTUT PERNYATAAN RENDAHKAN WARTAWAN, JURNALIS BERSATU SEMADURA DEMO DESAK KAPOLRES SAMPANG DICOPOT

Atas dasar itu, Akmal meminta KPK turun tangan mengusut tuntas dugaan terjadinya kongkalikong dalam proses lelang pengerjaan proyek tersebut.

“KPK tidak boleh tinggal diam, harus turun ke Pamekasan. Usut tuntas, jangan sampai proyek ini jadi bancakan orang yang tidak bertanggung jawab,” jengkelnya.

BACA JUGA:  Suporter Timnas Heran, PSSI Tak Keluarkan Biaya Sewa Gelora Bung Tomo Justru Jual Tiket Lebih Mahal

Lebih lanjut, kata aktivis kelahiran pamekasan itu, untuk mengungkap dugaan tersebut KPK harus periksa Kepala Dinas PUPR dan perusahaan yang memenangkan tender.

“Kami tunggu KPK untuk periksa Kepala Dinas PUPR Pamkesan Muharram dan CV Putra Mandiri yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender pengerjaan proyek tersebut,” lanjutnya.

“Kami pastikan akan mengawal kasus ini dengan terus melakukan aksi depan KPK sampai tuntas,” pungkas Akmal.