TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Rekra Demo KPK Minta Periksa Kadiskominfo Jatim Hudino Soal Dugaan Pungli Dan KKN Penerimaan PTT Ilegal

Jatim Aktual, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut dugaan Pungli dan KKN penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PPT) ilegal di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Desakan itu disuarakan Reformasi Kedaulatan Rakyat (REKRA) yang menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, Senin (3/10/2022).

Koordinator aksi, Rohyat Alfikry, menuturkan telah terjadi penerimaan PTT di Diskominfo Jatim yang diduga ada indikasi KKN dan Pungli.

Rohyat, sapaan akrabnya, mengatakan bukan rahasia umum bahwa sering terjadi dalam proses penerimaan pegawai baru dimintai uang oleh oknum tertentu dan juga bisa diloloskan karena titipan.

“Dugaan terjadinya Pungli dan KKN dalam penerimaan PTT di Diskominfo menambah deretan panjang dalam kasus yang sama di Indonesia dan dugaan uang yang diminta kurang lebih antara 30 sampai 50 juta. Tentu kasus ini menunjukkan reformasi birokrasi di Indonesia khsususnya di Jawa Timur masih gagal total,” kata Rohyat usai aksi depan KPK.

BACA JUGA:  Duga Korupsi Dana Hibah, Almajat Demo KPK Minta Periksa Ketua DPRD Jatim Kusnadi

Karena itu, kata Rohyat, KPK harus turun tangan dan segera mengusut tuntas karena informasi kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik terutama masyarakat Jawa Timur.

“KPK tidak boleh tinggal diam soalnya masyarakat Jawa Timur sudah tau semua soal kasus dugaan kasus ini jadi jangan biarkan kasus ini hanya menjadi opini liar. Harus ada yang bertanggung jawab untuk diproses hukum,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Suporter Timnas Heran, PSSI Tak Keluarkan Biaya Sewa Gelora Bung Tomo Justru Jual Tiket Lebih Mahal

“Informasi yang beredar bahwa yang diterima itu adalah kerabat dari Kepala Dinas, pejabat Sekretaris Dinas dan kepala seksi yang lain,” lanjutnya.

Bukan hanya itu, Rohyat menduga rekrutmen tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data karena tidak sesuai dengan surat edaran eks Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono tentang larangan menambah PTT di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

“Padahal sudah ada larangan menambah PTT baru di Jawa Timur namun di Diskominfo melakukan itu, makanya ini diduga diakali dengan cara memanipulasi data sehingga bisa disebut dengan rekrutmen ilegal,” terangnya.

Rohyat meminta KPK segera periksa Kepala Diskominfo Jawa Timur dan semua yang diduga terlibat dalam dugaan pungutan liar tersebut.

BACA JUGA:  Geruduk KPK, KOSMIK Desak Segera Tersangkakan Adhy Karyono Dalam Kasus Korupsi Bansos

“Kepala Dinas, Hudiono dan semua yang diduga terlibat harus diproses hukum. KPK harus segera periksa mereka,” bebernya.

Selain itu, Rohyat meminta Gubernur Jawa Timur mengevaluasi dari kinerja Hudiono sebagai Kadiskominfo karena dianggap gagal dalam mereformasi sistem dan birokrasi.

“Jangan sampai ini menjadi preseden buruk Gubernur Khofifah karena adanya dugaan pelayanan yang buruk, Pungli dan KKN di Diskominfo,” jelasnya.

Rohyat memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi apabila KPK tidak segera mengusut tuntas dan memenjarakan pelakunya.

“Pungli dan KKN harus diberantas dan KPK punya tanggung jawab itu. Kami siap mengawal sampai kapanpun,” tutup Rohyat.