TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Demo Depan KPK, Gemaki Minta Usut Dugaan Penyelewengan Program Bantuan Bibit Jagung Distan Banten

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Antikorupsi (Gemaki) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran program bantuan bibit jagung senilai Rp. 6,4 miliar serta program bantuan lainnya pada tahun anggaran 2021 di Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (5/10/2022).

Menurut koordinator aksi, Ahmad Jayani, bahwa program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pertanian tersebut diduga diselewengkan ketika dikucurkan ke Dinas Pertanian Banten.

BACA JUGA:  Rafik Perkasa Alamsyah: PT. Pertamina Harus Dirombak Total, Catatan dan Evaluasi Tahun 2022 Banyak Dugaan Penyelewengan

Ahmad Jayani menyebut, hasil investigasi di lapangan ditemukan banyak ketidaksinkronan data bantuan dengan realisasinya.

“Program tersebut sangat baik dan bermanfaat untuk petani namun melihat kenyataan di lapangan ternyata banyak yang tidak sesuai. Bantuan semestinya untuk 90 hektar ternyata hanya sekitar 5 hektar, ini hanya satu contoh kasus dan masih banyak yang lainnya,” kata Jayani usai aksi depan KPK.

BACA JUGA:  Polemik Angkutan Batu Bara Di Sumsel Tak Kunjung Selesai, Harda Belly: Kegagalan Gubernur Herman Deru

“Temuan ini tentu sangat mengejutkan dan diduga program ini hanya menjadi bancakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya,” lanjutnya.

Karena itu, Jayani meminta KPK untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran semua program di Distan Banten.

“KPK harus turun tangan, jangan sampai anggaran untuk rakyat ini dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan hanya program bantuan bibit jagung tapi semua program yang berkaitan dengan pertanian karena semuanya diduga bermasalah,” ungkapnya.

BACA JUGA:  IKMS Jabodetabek Bersilaturahmi dengan Susno Duadji Bahas Soal Kemajuan Sumatera Selatan

“Kepala Dinas Pertanian Banten harus diperiksa karena dia sangat bertanggung jawab soal temuan dugaan penyelewengan anggaran tersebut,” terangnya.

Jayani memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi apabila tidak ada kejelasan tindak lanjut dari temuan tersebut oleh KPK.

“Banten darurat korupsi, jadi kami harus kawal kasus ini sampai tuntas dan kami tidak akan pernah lelah untuk melakukan aksi demonstrasi sampai kapanpun,” tutup Jayani.