Jatim Aktual, Jakarta – MENJELANG Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran April 2023, masyarakat perlu mewaspadai naiknya harga sembako dan komoditas, seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, tarif angkutan darat dan udara dan yang lainnya.
Karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai antisipasi supaya bisa menekan seminim mungkin kenaikan harga yang ujungnya membuat sulit masyarakat.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi dan Energi Terbarukan Lulusan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Ir. Djonli Tangkilisan, ST, MT kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (6/4/23).
Menurut Djonli, kenaikan harga berbagai komoditas menjelang Lebaran, biasanya dipahami sebagai tradisi tahunan. Sebaiknya, pemerintah sudah sejak dini melakukan berbagai ikhtiar pengendalian harga.
“Ikhtiar pengendalian harga jangan ujug-ujug dilakukan. Harus ada proses lebih dini dan bersifat antisipatif. Sehingga stabilitas harga-harga on the track dan dapat dikendalikan dengan baik,” kata Djonli yang Pemilu 2024 maju sebagai Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil DKI Jakarta 3 (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu).
Pemerintah, kata Djonli, harus memiliki perhatian khusus kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya dalam menghadapi Lebaran.
“Karena itu, saya mengingatkan dan mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan program pengendalian harga dan meminimalisir inflasi menjelang Lebaran. Masyarakat kecil dan menengah harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah sehingga masyarakat kecil dan menengah dapat menghadapi Lebaran dengan baik,” ujar Djonli.
Djonli mengatakan, pihaknya sangat concern dan memperhatiakan kehidupan masyarakat kecil dan kaum marginal. Termasuk di dalamnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Negara harus hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kecil dan kaum marginal. Pemerintah harus memperhatikan nasib mereka. Tidak boleh absen, bahkan sebaiknya memprioritaskan mereka agar kehidupan ekonominya baik,” kata Djonli.
Saat ini, menurut Djonli, kehidupan ekonomi masyarakat sangat sulit. Dampaknya juga berimbas pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Ditambah lagi angka pengangguran yang patut menjadi perhatian dan memprihatinkan.
“Saya berharap, pemerintah harus bergerak cepat untuk menghadapi dan mengatasi problematika ekonomi nasional secara tepat dengan mengedepankan prioritas kebijakan ekonomi bagi masyarakat kecil jdan menengah. Saya yakin pemerintah dapat melakukannya,” tandas Djonli. (red)
