TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Geruduk KPK, FORMASA Minta Investigasi Pinjaman Pemkot Palembang Untuk Dana PEN Rp. 112,8 Miliar

Jatim Aktual, Jakarta – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (Formasa) melakukan aksi demonstrasi depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/1/2023).

Mereka meminta KPK audit pinjaman pemerintah kota Palembang sebesar Rp. 112,8 M. Ke PT. Sarana Multi Infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“KPK jangan lengah, pinjaman Rp. 112,8 Miliyar pemkot Palembang ke PT SMI untuk pemulihan ekonomi nasional sarat akan korupsi,” kata Ikhsan selaku koordinator lapangan dalam aksi tersebut.

BACA JUGA:  Gawat!!!Kecewa Mawardi Yahya Belum Tersangka Kasus Korupsi Tahun Jamak Kabupaten Ogan Ilir 2007-2010, Massa Aksi Goyang Pagar Kejaksaan Agung

“KPK wajib audit pinjaman tersebut. Dana pinjaman PEN harus seratus persen diperuntukkan untuk rakyat jangan sampai dirampok koruptor,” terangnya.

Selain itu, Ikhsan juga meminta KPK dan PPATK untuk mengaudit aliran harta kekayaan wali kota Palembang sebagai bentuk transparansi dari kecurigaan publik terkait korupsi dana PEN.

“KPK dan PPATK harus audit aliran harta kekayaan Walkot Palembang Harnojoyo, dugaan korupsi dana PEN dari pinjaman ke PT SMI diduga mengalir ke kantong walkot Palembang,” jelasnya.

BACA JUGA:  Kumpulkan Mahasiswa Lintas OKP, Aktivis Gempar Harap Bisa Sinergi Bangun Bangsa

“Kami mahasiswa dari Sumatera Selatan akan terus mengawal dana pinjaman ratusan miliyar itu agar tidak menjadi bancakan koruptor. Harapan kami adalah KPK. Selamatkan Sumsel dari koruptor,” ucpanya.

Lebih lanjut, Ikhsan menyoroti konerja Pemkot Palembang karena tidak mampu mengatasi persoalan banjir padahal sudah mendapat pinjaman uang ratusan miliar.

BACA JUGA:  Demo Soal Korupsi Dana Hibah, Gemaki Desak KPK Periksa Anwar Sadad

“Pinjaman ini sebenarnya buat apa? Banjir tidak selesai-selesai di Palembang dan masih banyak persoalan lain yang belum diatasi,” ucapnya.

Ikhasan memastikan akan terus melakukan aksi dan bersurat ke Pimpinan KPK.

“KPK harus turun ke Palembang dan kalau tidak, kami siap demo tiap minggu dan selanjutnya kami akan layangkan surat ke Pimpinan KPK,” tutup Ikhsan.