Jatim Aktual, Jakarta – Sekelompok pemuda mengatasnamakan Pamekasan Progress kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta usut anggaran Rp 6,5 miliar proyek Rekontruksi Jalan; Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beltok-Palengaan Laok (24) (DAK) Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan.
Dalam orasinya, koordinator aksi Akmal Firdaus mengklaim punya data adanya indikasi tindak pidana korupsi pada proyek tersebut.
“Kami punya data lengkap bahwa proyek peningkatan jalan Dinas PUPR Pamekasan bermasalah, angagran 6,5 miliar diduga hanya menjadi bancakan. makanya KPK harus gerak cepat mengusut itu,” kata Akmal dalam orasinya depan KPK.
Menurutnya, masalah yang muncul karena adanya rekayasa proses lelang untuk menentukan CV Putra Mandiri sebagai pemenang tender.
“Proses lelang sejak awal sudah berbau busuk korupsi. Mafia proyek bermain di dalamnya,” ungkapnya.
Karena itu, kata Akmal, KPK harus segera periksa Kadis PUPR Pamekasan, Pokja dan pemilik CV. Putra Mandiri.
“Koruptor tidak boleh dibiarkan bebas. Harus diringkus dan dihukum seberat-beratnya. Karena itu, harus segera periksa Muharram sebagai Kadis PUPR, Pokjanya dan pemilik CV. Putra Mandiri,” terangnya.
Akmal memastikan akan terus mendatangani KPK agar pamekasan dibersihkan dari mafia proyek.
“Pamekasan darurat korupsi, KPK harus selamatkan Pamekasan dari jeratan koruptor. Kami akan terus kawal kasus ini sampai kapanpun hingga semua yang sudah diduga menjadi mafia proyek ini dijebloskan ke penjara,” tutup Akmal.
