TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

KPK Diminta Turun Ke Sumatera Selatan, Usut Dugaan Korupsi Dinas PUPR Provinsi Sumsel

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gabungan Aktivis Sumsel-Jakarta melakukan aksi unjuk rasa depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (16/1/2023).

Mereka mendesak KPK untuk mengaudit dan memeriksa aliran keuangan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Menurut koordinator aksi, Robby Erdimas, sangat tidak wajar kekayaan seorang gubernur terus meningkat disaat tingkat kemiskinan masyarakat terus naik.

“Tidak wajar dan patut dipertanyakan, kenapa kekayaan Herman Deru terus naik padahal masyarakat makin susah dan miskin,” kata Robby usai aksi depan KPK.

BACA JUGA:  Madura Progres Mendesak KPK Agar Transparan Soal Aset yang telah Disita

Robby menyampaikan data soal tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam katagori kemiskinan ekstrem dan termasuk daerah paling miskin se-pulau Sumatera.

“Ini data bahwa Sumsel makin miskin di saat dipimpin oleh Herman Deru, sekarang menjadi daerah termiskin se Sumatera bahkan masuk kemiskinan ekstrem dengan angka yang terus naik pertahun, 2022 angkanya 3,19 persen,” ungkapnya.

Robby menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena pejabatnya banyak yang korupsi.

“Teorinya kan sederhana dan semua orang tahu bahwa penyebab terjadinya kemiskinan itu karena pejabatnya korupsi. Termasuk Sumsel ini kemungkinan karena banyak kasus korupsi sehingga masyarakatnya miskin,” terangnya.

BACA JUGA:  FPPK Kembali Demo Mabes Polri, Minta Copot Kapolres Sumenep Terkait Rokok Ilegal

Oleh karena itu, kata Robby, KPK harus segera turun ke Sumsel dan audit semua proyek terutama di Dinas PUPR.

“KPK jangan tinggal diam, harus turun ke Sumsel. Audit semua proyek yang ada di sana terutama proyek di Dinas PUPR,” ucapnya.

Selain itu, Robby merasa prihatin atas kemiskinan yang terjadi di Sumsel padahal kekayaan alamnya sangat melimpah ruah seperti tambang batu bara.

“Miris, kekayaan alam yang melimpah seperti batu bara berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Seandainya pejabatnya mau memikirkan rakyatnya pasti masyarakat sejahtera,” beber dia.

BACA JUGA:  Ketua DPD RI Soroti Dirut Pertamina Rilis Harga Ekonomi Pertalite

Namun, kata Robby, kekayaan itu tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena hanya menjadi bancakan para mafia tambang.

“Yang kaya pasti yang punya izin mengeksploitasi kekayaan alam Sumsel dan itu pun diduga karena prosesnya melanggar hukum. Diduga banyak berkongkalikong dengan pejabat korup,” ungkapnya.

“KPK harus bongkar permainan tambang ini agar kekayaan alam Sumsel ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Rooby.