TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

IPW Desak Mabes Polri Buka Kembali Kasus Dugaan Ijazah Palsu Cik Ujang yang Di SP3 oleh Ferdy Sambo

Jatim Aktual, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan Surat Penghentian Penyelidikan dan Penuntutan (SP3) oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ijazah Strata Satu (SI) gelar Sarjana Hukum atas nama Bupati Lahat, Cik Ujang, bisa dibuka kembali.

Sugeng mengacu pada Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditandatangi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Aris Junaidi pada 2020 silam.

Surat putusan Kemendikbud perihal status ijazah Cik Ujang tersebut bernomor 461/E2/TU/2020. Dalam surat itu disebutkan, Kemendikbud melarang penyelenggaraan pendidikan model “kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu , serta ijazah cik ujang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk jenjang karir maupun pegawai negeri.

BACA JUGA:  Relawan Sahabat YM Bermunculan Di Masyarakat, Ketua Muhammad Gazali: Gerakan Perubahan Untuk Lahat Lebih Baik

“Bisa sekali (SP3 dibuka lagi) karena apa, surat dari Kemendikbud kan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, menjelaskan tentang sistem pendidikan, termasuk penerbitan ijazah. Oleh karena itu menjadi penting di dalam penyelidikan atau penyidikan,” ujar Sugeng saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).

Sugeng mempertanyakan apakah penyidik pernah meminta keterangan pihak Kemendikbud terkait surat keputusan yang menerangkan perihal kasus dugaan ijazah palsu Bupati Lahat tersebut. Sebab, meminta keterangan kepada pihak Kemendikbud sebagai lembaga resmi negara sangat penting untuk membuktikan sah dan tidaknya ijazah yang dikantongi Cik Ujang.

“Kan harus dijelaskan sesuai dengan UU. Apakah formatnya tidak sesuai, atau bisa dibilang (ijazah) bukan berasal dari lembaga yang sah,” katanya.

“Atau ada informasi apakah ijazah didapatkan secara tidak sah, dalam artian dia tidak mengikuti proses pendidikan tapi dapat (ijazah) atau memang ijazah itu palsu,” tambah Sugeng.

BACA JUGA:  Madura Darurat Rokok Ilegal, FPM Demo Mabes Polri Minta Jenderal Sigit Turun Tangan

Jika pihak Kemendikbud tidak pernah dimintai keterangan sebelum SP3 dikeluarkan, menurut Sugeng, maka kasus dugaan ijazah palsu Cik Ujang yang dilaporkan koordinator FNJI M. Adnan dan Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Bambang Irawan layak dibuka kembali penyelidikan dan penyidikannya.

“Kalau ijazah itu palsu maka harus dibuka lagi SP3 nya . Penyidik harus buka lagi. Kan Kemendikbud sendiri yang menerangkan tidak ada sekolah jarak jauh. Itu sudah menjadi keterangan, berarti ijazah itu tidak benar. SP3 bisa dibuka. Dikeluarkan suatu tindakan bahwa dibuka lagi penyelidikan atau penyidikannya,” papar Sugeng.

Sugeng menyampaikan bisa saja surat Keputusan yang dikeluarkan Kemendikbud tersebut tidak didalami oleh penyidik. Mengingat kewenangan penyidik cukup besar dalam menangani laporan, termasuk dugaan kasus ijazah palsu Cik Ujang, yang juga Ketua DPD Demokrat Sumsel ini.

BACA JUGA:  Geruduk KPK, KOSMIK Desak Segera Tersangkakan Adhy Karyono Dalam Kasus Korupsi Bansos

“Kewenangan penyidik itu sangat besar, bisa merekaya kasus, menyalagunakan kewenangan, dan berpihak, pungkas Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, Cik Ujang menegaskan laporan kasus dugaan ijazah palsu sudah di SP3 dan ditanda oleh Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Dirtipidum .

“Selama ini karena membawa nama saya sebagai Bupati Lahat, saya masih diamkan. Tapi karena sudah membawa nama Ketua DPD Partai Demokrat, ini harus saya sanggah. Baru sebatas penyelidikan, kedua laporan itu tidak naik lidik, karena tidak ada alat bukti,” kata Cik Ujang, Rabu (22/2/2023) lalu.